Beranda HatiPikiran, pendapat, bungah hati, resah jiwa, amarah serta duka & yang tak pernah ada

Dalam sebuah percakapan  “anak” saya Odie bertanya tentang masalah yang berhubungan dengan tindakan korupsi.

Panitia Pelaksana sebuah event olah raga harus mengadakan baju seragam yang akan dipakai oleh seluruh anggota panitia, yang ternyata tidak ada didalam anggaran biaya. Untuk itu dilakukan pengadaan tetapi dalam pertanggung jawaban pengeluaran, bukti dibuat berbeda karena menyesuaikan dengan anggaran awal yang tidak tercantum pengadaan baju seragam.

Odie bertanya bagaimana menurut pendapat saya, karena Odie sendiri menganggap kejadian tersebut adalah sebuah bentuk tindak pidana korupsi, walaupun barang itu ternyata sangat penting dan dipakai oleh seluruh anggota panitia.

Saya berusaha menjawabnya, walaupun menurut Odie belum memuaskan, karena saya sadar waktu itu jawaban saya waktu itu sedikit “abu-abu”

Dalam rangka ikut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember, saya tulis posting ini tentang pengertian korupsi dan apa saja hal-hal yang masuk kedalam tindak pidana korupsi.

Pengertian Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normative, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

Pasal 2 Ayat 1 : Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Negara atau Perekonomian Negara, secara implicit maupun eksplisit, terkandung pengertian tentang keuangan atau kekayaan milik Pemerintah” atau “Swasta” maupun ‘Masyarakat’ baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Dalam Tool Kit Anti Korupsi yang dikembangkan oleh PBB dibawah naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP), dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi, yaitu :

1.    Pemberian Suap / Sogok (Bribery)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhububgan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu

2.     Penggelapan (Embezzlement)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta

3.     Pemalsuan (Fraud)

Suatu tindakan atau prilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain

4  .   Pemerasan (extortion)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memebrikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuik berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan

5.    Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (abuse of  Discretion)

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya

6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal Trading)

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah

7.     Pilih Kasih (Favoritisme)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi (Commission)

Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah

9. Nepotisme (Nepotism)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang

10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Ilegal Contribution)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

Demikianlah 10 jenis tindak pidana korupsi, kembali lagi ke pertanyaan Odie tentang kasus diatas, sudah bisa kita simpulkan bahwa tindakan tersebut masuk pada nomor yang mana, tetapi jika dilihat dengan aspek pemanfaatan yang bukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dan kelompok, maka hal tersebut bisa saja dilakukan. Asalkan dalam proses pengadaan seragam tidak terjadi mengelapan dana atau mark up harga. Itu namanya diakali dua kali. Yang sudah benar malah jadi tidak benar 

Mudah-mudahan posting ini bisa menjawab pertanyaan Odie dan menjadi tambahan informasi berharga untuk yang membaca.

Andai saja semua pejabat kita bisa berpikir kritis dan mau mengintrospeksi diri seperti Odie…..